TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Dosen Tetap dengan Perjanjian yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) Universitas Terbuka Bambang Soesatyo mengungkapkan, Universitas Terbuka (UT) akan segera terjun ke dunia Metaverse untuk mempermudah pelayanan akademik dan non akademik kepada para mahasiswa dan sivitas akademika. Sekaligus memantapkan diri sebagai Cyber University dan Cyber Academy.

"Terobosan tersebut juga mendukung transformasi status baru UT sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum yang persetujuannya telah diberikan melalui surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Desember 2021 dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. Mengisyaratkan tidak lama lagi UT akan memiliki kemandirian dalam pengelolaan urusan rumah tangganya. Sekaligus memiliki peluang lebih luas untuk mengembangkan potensi dan lebih cepat melakukan inovasi. Kampus juga memiliki kewenangan penuh untuk menyesuaikan program studi sesuai kebutuhan," ujar Bamsoet dalam Dies Natalis ke-38 dan Disporseni Nasional UT Tahun 2022, di kampus UT, Tangerang, Minggu (4/9/22).

Turut hadir antara lain Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang diwakili Tutor Utama Lemdiklat Polri Kombes Pol Sunandar, Social Sector Specialist at the Asian Development Bank Mr. Fook Yen Chong, WaliKota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Hadir pula jajaran rektorat Universitas Terbuka antara lain Rektor Prof. Ojat Darojat, Ketua Dewan Guru Besar Prof. Tian Belawati, Ketua Senat Prof. Dr. Chanif Nurcholis, Dewan Pengawas Prof. Ainun Na'im, serta Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Dr. Sofjan Aripin.

Ketua DPR RI sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperbanyak alokasi beasiswa bagi berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu, agar bisa menempuh pendidikan di UT. Mengingat konsep pemerataan pendidikan tinggi yang diusung UT berupaya 'menjangkau yang tidak terjangkau' serta berkuliah tanpa terkendala jarak dan waktu. Sehingga para mahasiswa bisa kuliah dengan nyaman, tanpa perlu meninggalkan pekerjaannya.

"Dengan demikian bisa berkontribusi dalam menaikan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT). Mengingat menurut Badan Pusat Statistik (BPS), APK-PT yang menggambarkan jumlah masyarakat yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi, pada tahun 2020 baru sekitar 30,85 persen. Tertinggal dibanding Malaysia yang mencapai 50 persen dan Singapura yang lebih dari 70 persen. BPS juga melaporkan, dari sekitar 138 juta angkatan kerja pada 2020, hanya sekitar 10-12 persen yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Fakta lain, setiap tahun, dari sekitar 3,7 juta lulusan SMA dan sekolah sederajat, sekitar 1,9 juta orang diantaranya tidak melanjutkan kuliah," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selama 38 tahun perjalanannya, UT telah banyak menorehkan prestasi. Misalnya, mendapatkan Certificate of Quality dari International Council for Open and Distance Education (ICDE) atau Dewan Pendidikan Jarak Jauh Internasional, yang berpusat di Oslo, Norwegia. Sekaligus menjadi satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang setiap tiga tahun mengundang ICDE untuk melakukan Quality Review, dengan tujuan memastikan UT telah menerapkan standar terbaik yang diterapkan oleh perguruan tinggi jarak jauh di dunia.

"Buah dari upaya ini adalah UT dipandang sebagai salah satu perguruan tinggi jarak jauh terbaik di dunia sehingga dijadikan tempat studi banding dan percontohan. Tidak heran jika mahasiswanya selalu meningkat setiap tahun. Dari sekitar 40 ribu mahasiswa di setiap semester, menjadi sekitar 144 ribu pada penerimaan mahasiswa baru 2022/2023. Jumlah total mahasiswa UT saat ini tercatat sekitar 340 ribu, ditargetkan segera mencapai 500 ribuan, serta meningkat terus hingga 1 juta mahasiswa. Sehingga kualitas SDM Indonesia semakin berkualitas dalam menyambut Indonesia Emas 2045," pungkas Bamsoet. (*)