FPI: Indonesia dan Malaysia Tidak Boleh Perang

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Walaupun belakangan hubungan Indonesia - Malaysia memanas, namun kedua negara serumpun tersebut tidak boleh terlibat dalam peperangan. Pasalnya kedua negara tersebut adalah saudara serumpun, dengan Islam yang kuat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Front pembela Islam (FPI) Al-Habib Muhamad Riziek Syihab, saat konferensi pers mengenai sikap FPI, di Pondok Pesantren Alum, Jl. WR Supratman Gg. Jamblang 30, Ciputat, Tanggerang, Sabtu (28/08/2010).

"Kalau terjadi perang nanti merugikan kedua negara, maka negara-negara Islam lain juga akan dirugikan" tutur Habib.

Jika peperangan pecah antara Indonesia dengan Malaysia, maka bukan tidak mungkin nama Islam juga akan tercoreng. Untuk itu, FPI juga tengah melakukan lobi-lobi bersama organisasi Islam di negri jiran tersebut, untuk menghindari terjadinya konflik terbuka.

Lebih lanjut Habib menjelaskan,  jika di Indonesia pihaknya tengah mencoba mengusahakan agar pemerintah mau untuk duduk bersama pemerintah Malaysia agar tercipta kedamaian, maka begitupun organisasi-organisasi Islam di Malaysia.

"Akan tetapi hasilnya sudah sejauh apa (lobi organisasi Islam di Malaysia), saya rasa masih terlalu dini untuk dijelaskan" ujarnya.

Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi dengan negara Malaysia, salah satunya adalah ratusan ribu TKI  yang tengah mengadu nasib di Malaysia. Begitu pun Malaysia terhadap Indonesia. Maka dapat dipastikan kerugian besar akan terjadi jika perang tidak terhindarkan.

"Jangan lupa juga, Malaysia dan Indonesia merupakan jalur pelayaran yang strategis" tambah Habib.

Selat Malaka yang menjadi destinasi dari 50% pelayaran di dunia tentu akan terganggu, sehingga pelayaran internasional pun terganggu.

Maka selain menghimbau umat Islam di Indonesia untuk tidak terpancing, FPI juga menekan pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ke dua negara itu secara bijak.

Antara lain hal tersebut dilakukan dengan memperjelas batas-batas wilayah antara kedua negara, serta menyelesaikan sengketa TKI-TKI yang terancam hukuman mati. (Tribunnews/Nurmulia Rekso P).