TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengiriman surat dari Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono kepada Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Rajak tidak ada
motif untuk menekan pemerintahan Malaysia.
Menurut Pakar Hukum
Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana surat tersebut
memberikan sinyal bahwa kedua belah pihak harus duduk secara
bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang sedang mendera dua negara
bertetangga tersebut.
"Bukan diperuntukkan untuk menekan tapi
mengajak Malaysia bersama-sama duduk membahas persoalan yang hangat, "
ujar Hikmahanto saat ditemui usai acara diskusi Polemik di Warung Daun,
Jakarta, Sabtu (28/8/2010).
Selain itu, komunikasi antar dua
kepala negara itu, lanjut Hikmahanto adalah sebuah bentuk
pertanggungjawaban SBY sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara untuk
menghindarkan kedua rakyat yang berseberangan satu sama lain tidak
berperang.
"Itu dilakukan agar rakyat masing-masing negara tidak
berkonfrontasi, sebagai pemerintah bertanggung jawab, sudah seharusnya
berkumpul, itu kan hindari perang, " jelasnya.
Semestinya,
pemerintah dalam hal ini Presiden tidak berhenti di titik pengiriman
surat saja. Tetapi, harus ada tindak lanjut yang berikutnya harus
dilakukan.
"Surat itu proses awal, langkah selanjutnya pertemuan,
tapi jangan seperti di Ambalat, permasalahan yang dihadapi masalah
perbatasan, bisa membatasi di masalah itu saja, " tandasnya.
Sebelumnya,
Presiden SBY telah mengirimkan surat terkait insiden penangkapan tiga
petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perdana Menteri Malaysia Tun
Abdul Rajak menerima sendiri surat kiriman tersebut.
Indonesia dan Malaysia Memanas
SBY Kirim Surat ke PM Malaysia untuk Hindari Perang
Editor: Johnson Simanjuntak
AA
Text Sizes
Medium
Large
Larger