DPR Didesak Gunakan Hak Interpelasi soal Konflik Malaysia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mendesak DPR RI menggunakan hak interpelasi dengan memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas tidak tegasnya kebijakan pemerintah dalam menghadapi konflik dengan Malaysia, sebagaimana disampaikan Presiden dalam pidatonya.

"Atas seluruh pidato itu, LIMA Indonesia menyatakan agar DPR segera memanggil presiden dengan mempergunakan hak interpelasinya," tegas Ray Rangkuti, Jakarta, Kamis (2/9/2010).

Menurut Ray, apa yang disampaikan Presiden sangatlah mengecewakan masyarakat. Karena, awalnya masyarakat menduga jika Presiden akan berpidato sebagai pemimpin bangsa yang perasaan dan harga dirinya terinjak-injak, serta merasa dihina oleh perlakuan tidak sopan Malaysia dari waktu ke waktu. Yang terjadi, justru sebaliknya.

Ray merasa apa yang disampaikan SBY di hadapan petinggi TNI pada Rabu (1/9/2010) malam, bukanlah pidato sebagai Presiden Indonesia. Pidato itu lebih terlihat jika SBY adalah duta besar Malaysia di Indonesia.

Pidato Presiden justru menceritakan bagaimana pentingnya ekonomi Malaysia bagi Indonesia dan harus diperlakukan dengan sopan, meski Malaysia memperlakukan hal yang sebaliknya kepada kedaulatan NKRI ini.

"Saya merasa yang berpidato bukan presiden Indonesia, tapi duta besar Malaysia di Indonesia yang tengah memaparkan alasan-alasan historis, ekonomis, politis dan diplomatis mengapa Malaysia tetap penting bagi Indonesia," tegas Ray.

Sangat disayangkan, lanjut Ray, pidato yang lebih cocok dubes Malaysia itu justru disampaikan Presiden SBY di hadapan petinggi TNI.

Bagi Ray, apa yang disampaikan Presiden tak memberi jawaban atas sejumlah pertanyaan yang selama ini menanti jawaban tegas.

Pidato Presiden tak menjawab pertanyaan mengapa ada barter petugas KKP dengan 7 maling ikan dari Malaysia, mengapa seolah-olah presiden ragu bahwa tempat kejadian perkara tersebut benar-benar wilayah kedaulatan Indonesia. "Dengan sendirinya hal ini membiarkan Malaysia untuk kembali melakukan pengakuan bahwa tempat perkara tersebut adalah wilayah sengketa," ujarnya.

Selain itu, sangat disayangkan Presiden tidak meminta pemerintah Malaysia yang selayaknya meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan meminta kembali tujuh nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia untuk diproses hukum di Indonesia.