Ratu Hemas: Sultan Tak Intervensi Prabukusumo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ade Mayasanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gusti Kanjeng Ratu Hemas memastikan tidak ada intervensi Sultan Hamengku Buwono X atas mundurnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DI Yogyakarta, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo. Sultan sama sekali tidak diajak berembug oleh Prabukusumo, sebelum memilih mundur dari Partai Demokrat.

"Tidak ada pembicaraan. Dan Pak Prabu juga tidak pernah bertemu dengan Sultan," kata Hemas di gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (9/12/2010).

Dia menyebut, keputusan mundur Prabukusumo saat rapat penyerahan pengunduran diri di Hotel Bintang Fajar, Kota Gede, DI Yogyakarta, Rabu malam, sepenuhnya menjadi hak pribadinya.

"Apa yang disampaikan Prabukusumo itu menjadi hak beliau secara pribadi. Dan itu saya sangat hargai. Apa yang diputuskan itu menjadi tanggungjawab sendiri," ucapnya.

Hemas menjelaskan, dukungan eleman masyarakat, parlemen, dan tokoh partai politik di DI Yogyakarta seirama dengan keputusan DPD atas keistimewaan Yogyakarta. DPD juga menyerukan dukungan penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

"DPD ikut mengusulkan penetapan," imbuhnya.

Sementara itu, tawaran pemerintah perihal Gubernur Utama untuk posisi Sultan, ditanggapi dingin oleh Hemas. "Adanya gubernur utama itu seolah-olah mau membikin perusahaan, ada direktur utama," imbuhnya seraya berharap Sultan tidak kembali berpolitik praktis saat penetapan dijadikan keistimewaan di Yogyakarta.

"Kalau saya maunya mundur di semuanya," sergah Hemas. "Tapi itu tanya ke Sultan. Jangan tanya saya"

Berhadapan dengan puluhan wartawan di lantai delapan gedung Nusantara III DPR RI, istri Sultan Hamengku Buwono X ini melempar senyum. Bahkan, sebelum pertanyaan tentang polemik keistimewaan Yogyakarta bergulir, Hemas sempat bercanda.

"Ini menunggu dari tadi ya," papar Hemas kepada wartawan usai menerima Kepala Taipei Economic and Trade Office, Andrews Hsia.

Senyum Hemas seolah meniadakan polemik berkepanjangan DI Yogyakarta. Padahal, masyarakat, parlemen, tokoh parpol dan DPD, berseberangan pendapat dengan pemerintah.  Unjuk kekuatan mendukung penetapan terus mengalir ketika pemerintah tetap ngotot Kepala Daerah di DI Yogyakarta dilakukan melalui pemilihan.
 
Atas hal tersebut, desakan agar SBY-Sultan duduk bersama menyelesaikan polemik yang mulai panas di akar rumput ini terus menguat. Namun ternyata, Sultan dan SBY tak kunjung menyelesaikan masalah keistimewaan Yogyakarta. "Saat ini tidak ada program pertemuan (SBY-Sultan)," tuturnya.

Ketika ditanya apakah Sultan akan mengambil inisiatif untuk berunding dengan SBY terkait keistimewaan Yogyakarta, Hemas pun menjawab dengan sigap. Perbedaan cara pandang DI Yogyakarta berbekal UUD 1945 menyulut RUU Keistimewaan Yogyakarta tak kunjung selesai.

"Oh, tidak akan (berinisiatif bertemu SBY)," ungkapnya.

Kehadiran Hemas selaku Senator asal DI Yogyakarta tidak seorang diri. Hemas juga didampingi Ketua DPD RI Irman Gusman, Anggota DPD asal Bali I Wayan Sudirta, dan Anggota DPD asal Maluku Jack Ospara.(*)