Laporan Wartawan Tribunews.com, Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini masih menunggu sikap resmi Presiden, jadi atau tidaknya melakukan reshuffle kabinet. Bagi PKS berada di dalam atau di luar pemerintahan, tak ada masalah. Hal ini didasari atas hasil Mukernas PKS di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
"Hasil rapat DPP dan FPKS dengan ketua majelis syuro, KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Jawa Barat menghasilkan kesimpulan PKS menunggu apapun keputusan SBY tentang memformat kembali koalisi. PKS tetap berpendirian, sikap politiknya terhadap angket pajak sejalan dengan piagam, agenda dan code of counduct koalisi," kata Wasekjen DPP PKS Bidang Media Mahfudz Siddik kepada tribun, Jumat (04/03/2011).
Bahwa di setgab tidak tercapai kesepakatan, kata Mahfudz, adalah realitas yang harus diketahui secara obyektif oleh Presiden SBY, dan dievaluasi manajemen koalisi yang selama ini dikoordinasi Partai Demokrat, khususnya di parlemen.
Keputusan Presiden SBY soal koalisi sebaiknya dikomunikasikan secara langsung, sebagamana proses kesepakatan koalisi di 2004 maupun 2009. Jajaran struktur dan kader PKS siap terus bekerja bagi kepentingan negara dan bangsa sesuai hasil mukernas Yogya. Baik dalam posisi di dalam atau di luar pemerintahan," papar Mahfudz.
Sebelumnya diberitakan, Kamis (03/03/2011) malam kemarin,
Presiden DPP PKS, Luthfi Hasan Ishaq, secara mendadak memboyong jajaran pimpinan DPP dan FPKS DPR menemui ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminuddin di Lembang.
Inilah Hasil Pertemuan PKS di Lembang
Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Ade Mayasanto
AA
Text Sizes
Medium
Large
Larger
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca tanpa iklan