Keputusan DPR Soal Pembangunan Sulit Dicerna

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sangat sulit mencerna hasil rapat konsultasi pimpinan DPR tentang rencana pembangunan DPR. Pertama, faktanya masih ada dua fraksi yang tetap menolak. PDIP menyatakan meminta menunda rencana pembangunan. Jelas tak ada kesepakatan dalam hal ini.

"Yang nyata tetap ada perbedaan yang sejatinya membuat posisi DPR setidaknya menunda bukan melanjutkan. Kedua bagaimana DPR menyatakan meminta PU melakukan efesiensi anggaran pada saat yang sama proses pembangunan gedung tetap berjalan," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, (LIMA) Ray Rangkuti, Kamis (07/04/2011). 

Sejatinya, ujar Ray,  proses pembangunan gedung harus dinyatakan ditunda terlebih dahulu sampai ada keterangan dari pihak PU tentang penghematan yang dimaksud. Artinya, proses pembangunan gedung baru dapat dinyatakan berlangsung setidaknya setelah ditetapkan anggaran baru melalu APBNP.

"Jika tidak dapat diduga proses penghematan yang dimaksud akan berpotensi untuk menggelabui masyarakat kembali. Pernyataan penghematan yang diumbar tak lebih akan menjadi pemanis belaka sampai nyata-nyata  pihak DPR menyatakan telah menetapkan anggaran baru," ungkapnya.

"Lebih dari itu, hal ini justru berpotensi membuka ruang masuknya permainan anggaran di dalamnya yang dapat berujung pada tindakan korupsi. Lebih-lebih, DPR tidak menyebutkan kapan kepastian pengumuman anggaran yang dimaksud dilakukan," katanya lagi.