TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi total pasca pemadaman listrik massal (blackout) di Pulau Sumatera yang terjadi sejak Jumat (22/5/2026) malam.

Nasim menilai blackout tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memukul telak sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik.

Baca juga: Pemerintah Minta PLN Lakukan Evaluasi Imbas Blackout di Sumatera

"Kami meminta agar pemerintah mencegah terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatera pada Jumat lalu. Kami berharap ini menjadi yang terakhir karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM," kata Nasim Khan kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap pemadaman massal dipicu putusnya kabel transmisi pada menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 175-176 di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Nasim, gangguan infrastruktur kelistrikan semacam itu berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat bawah.

Ia menyebut pelaku UMKM seperti usaha kuliner, fotokopi, pertokoan hingga industri rumahan sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas usaha sehari-hari.

Ketika listrik padam dalam waktu lama, pendapatan mereka disebut langsung anjlok drastis.

"Ketika listrik padam berjam-jam, tentu mereka merugi. Pendapatan mereka menurun drastis, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Ini harus dicegah agar tidak terulang lagi," ujarnya.

Legislator PKB itu menambahkan sebagian besar pelaku usaha kecil juga tidak memiliki genset cadangan karena mahalnya biaya pembelian maupun bahan bakar.

Karena itu, ia menilai blackout berkepanjangan membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat.

Dia juga menyoroti belum adanya skema ganti rugi yang jelas dari PLN terhadap masyarakat terdampak pemadaman listrik massal.

Menurutnya, selama ini konsumen selalu dipaksa menanggung sendiri kerugian akibat gangguan layanan kelistrikan.

Nasim mendesak PLN segera menyusun formula kompensasi yang transparan dan adil bagi pelanggan.