Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Domu D Ambarita
TRIBUNNEWS.COM, VATIKAN - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta pemerintah bertindak tegas, dan cepat untuk mengatasi konflik horizontal di Kota Ambon. Jika pemerintah lamban, ketidakpuasan makin membekas dan menyebabkan keresahan kian luas.
Menurut HMI, konflik yang terjadi di Ambon, dan di seluruh penjuru Nusantara, tak terlepas dari kesalahan pemerintah dalam menangani serta menjaga pertahanan dan keamanan negara.
“Konflik di Ambon yang mulai meluas, pada dasarnya hanyalah tindak kriminalitas murni individu. Lalu, mengapa pemerintah tampak lamban serta terkesan tidak mau menyelesaikan konflik itu,” ujar Ketua Umum PB HMI Noer Fajrieansyah kepada Tribunnews.com saat berbincang di Hotel Michle Angelo, Vatikan, Selasa (13/9/2001).
HMI juga meminta Gubernur Maluku Brigjen (Purn) Karel Albert Ralahalu agar turun tangan meredam konflik. HMI mencurigai keganjilan di balik rusuh Ambon. Kecurigaan itu berupa pengalihan isu yang tengah didengungkan organisasi kemahasiswaan.
"Informasi yang kami dapat dari HMI Cabang Ambon, dua hari sebelum kejadian, kawan-kawan aktifis Organisasi Kemasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung (HMI, PMKRI, PMII, GMNI, GMKI) turun ke jalan mendemo "rekening gendut" gubernur. Besoknya, aktifis kembali aksi turun jalan untuk perkara serupa. Mengapa tiba-tiba ada keributan, dan mengapa aparat keamanan tidak bertindak tegas?" tanya Fajrie.