Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Samuel Febriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid menilai, pemerintah seharusnya tidak mengalami kesulitan mengajak dialog masyarakat Papua. Ia berkilah, pemerintah melalui Utusan Khususnya, Farid Husein hanya mencari kambing hitam atas tindak kekerasan di Papua.
"Tidak dapat dijadikan alasan, kalau Farid Husein mengatakan seperti itu. Tidak ada kata sulit kalau ingin lakukan dialog di di Papua," ujar Usman saat melakukan konferensi pers di Kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Jakarta, Senin (28/11/2011).
Menurutnya, Farid Husein dapat menggunakan pemetaan yang dilakukan oleh pihak intelijen militer. Apalagi, dalam pemetaan tersebut sudah diketahui beberapa tokoh Papua berikut identitas dan atribut kelompok pro kemerdekaan di Papua.
"Di dalam dokumen itu secara lengkap sudah diketahui siapa saja tokoh-tokoh yang menginginkan kemerdekaan Papua. Dengan kata lain, seharusnya kepada merekalah dialog itu ditujukan," kata Usman.
Ia menambahkan, dokumen anatomi itu saat ini justru sering dijadikan sasaran operasi tempur pemerintah dalam menumpas kelompok separatis di Papua. Padahal, semestinya sasaran itulah yang dijadikan sasaran dialog oleh pemerintah.
"Satu lagi yang mesti diingat adalah operasi tempur atau pendekatan militer tak akan bisa meredam tuntutan merdeka mereka. Karena itu seharusnya, ya ajak mereka lakukan dialog secepatnya. Tidak ada kata sulit untuk lakukan dialog itu," tuturnya.
Sebelumnya, usai melakukan dialog bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (23/11/2011), Farid Husein mengaku kesulitan mengelompokan tokoh dalam dialog Papua, lantaran banyak faksi di masyarakat Papua. Menurut dia, kelompok masyarakat di Papua, masing-masing ada pemimpinnya dengan jumlah yang cukup banyak.