News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Papua Memanas

SBY Diminta Harus Turun Langsung ke Papua

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Seorang prajurit Yonif 142/KJ mencium anak dan istrinya yang mengantar keberangkatan ke perbatasan Papua melaksanakan tugas negara, di Dermaga Boombaru Palembang, Jumat (9/12). Sebanyak 650 prajuri Yonif 142/KJ diberangkatkan ke perbatasan Papua oleh Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI S Widjonarko menggunakan KRI Amboina. (Sriwijaya Post/Syahrul Hidayat)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Situasi di Papua yang terus memanas membuat gerah banyak pihak. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani pun menyarankan agar seluruh jajaran kabinet bahkan Presiden SBY yang bertanggung jawab dalam tugasnya turun langsung ke bumi Cenderawasih.

"Kalau perlu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," ujar Muzani dalam pers rilis yang diterima Tribunnews.com usai melakukan kunjungan kerja di Papua, Jakarta, Rabu (21/12/2011).

Selain itu, Muzani juga mengusulkan agar, pola penanganan keamanan di Papua harus diubah. Pemerintah tidak hanya mengedepankan tugas Polri dan TNI saja, melainkan pikirkan jalan alternatifnya.

"Dengan pola yang sekarang yakni dengan mengedepankan Polri dan TNI memback-up operasi keamanan di Papua masih rawan. Penembakan liar masih saja terjadi. Untuk menangkap penembaknya pun masih belum bisa," jelas Muzani.

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, di lapangan, situasinya sering berubah mendadak.

"Pola penanganan yang dilakukan Polri sampai sekarang gagal mencegah penembakan liar, bahkan untuk menangkap pelakunya pun belum bisa. Sementara TNI tidak bisa berbuat lebih maksimal karena ketentuannya demikian," kata Muzani.

Ia menambahkan, penangkapan terhadap pelaku penembakan liar menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan kepada aparat.

"Bahkan dapat menghindari sakwasangka di masyarakat," jelasnya.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu juga memandang apa yang terjadi di Papua, pusat tak mendapat laporan yang sebenarnya.

"Apa yang terjadi di Papua tidak sampai laporannya ke pusat. Karena seringkali laporan yang ke Jakarta tidak menggambarkan keadaan aktual. Bahkan basi. Sehingga keputusan yang diambil kurang pas," pungkas Muzani.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini