Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andrian Salam Wiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada 2011, tercatat 163 konflik agraria yang masuk dalam pembukuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), lembaga yang concern terhadap masalah Sumber Daya Alam.
Hal itu disampaikan Deputi Riset dan Kampanye KPA, Iwan Nurdin dalam jumpa pers laporan akhir tahun, di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2011).
"Banyak sekali konflik agraria yang tercatat dalam pembukuan kami," ujarnya
Ia menjelaskan dominasi konflik agraria ada pada perkebunan sebanyak 60 persen, sementara kehutanan 22 persen, infrastruktur 13 persen, pertambangan 4 persen, dan tambak 1 persen.
Melihat kasus yang begitu banyak yang terjadi hingga 25 Desember tersebut, kata Iwan, ini menjadi bukti bahwa kinerja pemerintah dinilai sangat buruk dalam menanggapi masalah agraria.
Iwan menambahkan agraria -menyangkut kekayaan alam yang didalamnya terdapat bumi dan air- sudah seharusnya kekayaan alam yang begitu melimpah tersebut menjadikan kemakmuran masyarakatnya.
"Ironis memang dari konflik ke konflik yang terjadi saat ini, tidak ada lagi keadilan yang di dapat saat ini meski konflik agraria memang masih membudaya sejak 1960-an," katanya
Iwan mencontohkan konflik agraria yang terjadi di Sape, Kabupaten Bima, NTB adalah gambaran pemerintahan yang ada saat ini. Iwan menilai tragedi tersebut sebagai puncak meluapnya emosi bukan saja masyarakat yang berada dalam lingkaran konflik tapi semua masyarakat Indonesia yang menjadi gelisah.
Ia berharap agar pemerintah mengevaluasi segera jika tidak mau lagi ada pertumpahan darah di wilayah konflik.
"Sampai kapanpun saya menjamin jika tidak ada evaluasi secara menyeluruh, Indonesia tidak akan terlepas dari konflik yang terjadi," jawabnya