Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imparsial mencatat aparat keamanan mendominasi kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun 2011. Kepolisian menempati urutan pertama kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil.
"Tercatat sedikitnya terjadi 38 kasus kekerasan terhadap warga sipil di berbagai daerah yang mengemuka dan mendapat sorotan publik," kata peneliti Imparsial Erwin Maulana di Kantor Imparsial, Minggu (29/1/2012).
Selain aparat kepolisian, aparat TNI juga menjadi pelaku kekerasan dimana tercatar ada delapan kasus melibatkan anggota militer yang mencuat ke publik.
"Militer cenderung turun. Apakah ini indikator keberhasilan perbaikan di lembaga kemiliteran? Karena justru tahun 2011 menunjukkan jumlah kasus kepolisan meningkat," ujar Erwin.
Ia melihat kinerja satuan Brimob sangat buruk sehingga harus menjadi perhatian petinggi kepolisian. Polisi, kata Erwin, menjadi alat kepetingan pemodal sehingga harus penataan sektor keamanan.
Imparsial melihat trend kekerasan aparat banyak terjadi di sektor kondlif perbutan sumber daya alam. Tercatat sedikitnya 11 kasus konflik Sumber Daya Alam yang melibatkan aparatur keamanan seperti kasus Mesuji, BIM dan petani Sarolangun.
Lebih lanjut, kata Erwin, impunitas juga masih menjadi kendala serius dalam penegakan HAM di Indonesia sepanjang 2011. Praktik itulah yang mengakibatkan berulangnya berbagai pelanggaran HAM.
"Penghukuman tidak sesuai standar, beberapa polisi hanya terkena kode etik. Posisi negara mengabaikan akuntabilitas HAM," kata Direktur Operasional Imparsial, Batara Ibnu Reza.