Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar melarang keras pembicaraan anggaran Kemnakertrans dengan calo. Larangan Muhaimin ini muncul setelah Sekretaris Dirjen P2KT, I Nyoman Suisnaya ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya sendiri kaget dan terus terang merasa marah. Kok bisa-bisanya orang (luar) keluar masuk di sana," ujar Muhaimin saat bersaksi untuk terdakwa Nyoman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/2/2012).
Tak sekedar mengeluarkan larangan, Muhaimin juga memperketat tamu menteri dan pejabat eselon satu. Ia pun mengaku mengkonsolidasikan seluruh jajaran, dan lebih memperkuat Inspektorat Jenderal (Itjen). Muhaimin juga mengundang KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terus-menerus memberikan masukan tentang korupsi.
Atas peristiwa tersebut, Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengambil hikmah atas kasus itu. Ia menyatakan akan lebih hati-hati saat menjalin hubungan dengan orang-orang yang ingin mencatut namanya.
Pada 25 Agustus 2011 lalu, petugas KPK menangkap Nyoman, Dadong, dan Dharnawati di tempat terpisah. Di kantor Nyoman, Kalibata, Jakarta,
I Nyoman Suisnaya ditangkap bersama Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan P2KT Dadong Irbarelawan. Saat itu, mereka tengah bersama pengusaha Dharnawati. Ketiga orang ini ditengarai melakukan praktek suap alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi.
Petugas menemukan uang senilai Rp 1,5 miliar yang dikemas dalam kardus Durian. Uang itu diduga suap dari Dharnawati atas proyek pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dari alokasi dana PPID di empat kabupaten di Papua yang dimenangkannya.