Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan gaji pejabat negara dari Presiden, anggota DPR, menteri, gubernur, hingga camat dipotong antara 10-15 persen jika harga BBM bersubsidi dinaikkan.
"Presiden, anggota DPR, gubernur, menteri, pejabat eselon I dan II, sampai camat diusulkan dipotong gaji 10 sampai 15 persen. Ini sebagai empati kita kepada masyarakat kecil," kata Lukman yang juga Wakil Ketua MPR RI ini kepada pers di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (2/3/2012).
Menurut dia dengan pemotongan gaji pejabat negara maka akan banyak APBN yang bisa dihemat.
"Ini bisa menambah sedikit APBN. Sambil ke depan kita perbaiki infrastruktur dalam negeri," kata Marzuki.
Menurut harus ada kebijakan berani pemerintah soal ini.
"Saya pribadi sangat bersedia dipotong gaji untuk hal semacam ini," ujarnya.
Dikatakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi adalah buah simalakama.
"Kalau harganya dinaikkan maka rakyat bawah merasakan kesulitan. Kalau tidak dinaikkan maka beban keuangan negara besar dan pemerintah sulit kelola APBN," kata Lukman.
Menurut dia, Indonesia satu-satunya negara pengimpor minyak yang masih mensubsidi BBM.
"Dalam konteks rasionalisasi ekonomi subsidi BBM tidak lazim lagi," kata dia.
"Kalau pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM mak kebijakannya harus didahului jaminan yang pstikan ada kompensasi jelas dan betul-betul langsung dirasakan masyarakat bawah," ujar Lukman.