Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pasukan TNI bersenjata lengkap disiagakan di sekitar Istana Kepresidenan RI, Jakarta dua hari lalu, saat ribuan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM.
Keberadaraan pasukan nonorganik ini mengundang pro dan kontra. Apa perlu pasukan TNI disiagakan hanya untuk mengamankan pengunjuk rasa?
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menolak kehadiran TNI mengamankan pengunjuk rasa.
Politisi PKS khawatir, kehadiran pasukan TNI akan mengembalikan peran TNI di masa lalu, yang aktif menghalau pengunjuk rasa.
"Pemerintah jangan menarik militer ikut menangani unjuk rasa," kata Mahfudz, kemarin.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Achmad Basarah, juga mengemukakan penolakan serupa. Dia menyebut, keterlibatan anggota TNI tersebut ilegal, karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi demonstrasi rakyat dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM pada 21 Maret kemarin, tanpa lebih dulu meminta persetujuan DPR sesuai mekanisme undang-undang, adalah berlawanan dengan hukum dan ilegal," ujar Basarah.
Terpisah, Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha menegaskan, penanganan pengunjuk rasa tetap di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.
"Ini seusai tugas mereka menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, kami belum bisa memberikan konfirmasi lebih lanjut. Karena, mungkin ada batasan-batasan tertentu di mana dipandang itu perlu. Polri bisa menjelaskan tentang itu," tuturnya.
Yang jelas, kata Julian, objek-objek vital dan strategis harus dijaga dan diamankan.
"Tidak boleh dilepaskan, sehinga tidak terkendali. Kondisi ketertiban dan keamanan harus diprioritaskan dan dijaga, sehingga tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan kita semua. Tidak boleh ada chaos, kekacauan, dan ketidakteraturan. Semua di bawah Polri," paparnya. (*)