Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indo Barometer, M Qodari menganggap partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah SBY-Boediono tidak solid ketika menghadapi isu besar seperti halnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Efektivitasnya terbatas, kalau saja menghadapi isu ringan, (partai koalisi) kompak, tapi kalau hadapi isu berat itu malah tidak kompak," ujar Qodari kepada wartawan usai Dialog Polemik bertajuk "Jakarta Punya Cerita" yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2012).
Seperti diketahui, PKS menolak mengikuti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012 dengan melayangkan surat pernyataan yang menolak kenaikan harga BBM kepada Ketua Setgab.
Atas dasar itu, Qodari menjelaskan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua Setgab diperkirakan tidak akan mendepak PKS dari koalisi.
Alasan SBY tidak akan mendepak PKS yakni di Indonesia, yang menjadi indikator partai koalisi yakni menempatkan petinggi partai dalam pos kementerian yang tidak mungkin melakukan reshuffle menteri dari PKS di menit-menit terakhir karena berdekatan dengan Pemilu 2014.
"Atau bisa juga begini, kalau PKS dikeluarkan, maka PKS bakal senang, karena mereka bisa ngomong kepada masyarakat, kalau kami dizalimi SBY," kata Qodari.