Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K Sundari menyesalkan sikap Pemerintah yg cenderung represif dan berlebihan dalam menangani demontrasi mahasiswa dan rakyat yg menolak kenaikan BBM di Jakarta. Keterlibatan TNI tanpa keputusan politik (musyawarah dengan lembaga perwakilan rakyat/pimpinan politik) merupakan indikasi, dan hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi posisi TNI dlm demokrasi RI
"PDIP menghimbau agar TNI tidak mengulang kesalahan di Jakarta untuk pengamanan di daerah-daerah. Kami hormati Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas politik dan posisi komandan polisi sebagai penanggung jawab keamanan daerah dlm situasi tertib sipil tersebut," katanya. Menurut Eva, sepanjang situasi darurat sipil/tertib sipil (bukan situasi perang) maka Polri adalah pemegang
PDIP juga mengimbau agar masyarakat melaksanakan hak berekspresi menolak kenaikan harga BBM dlm keadaan tertib, terarah, tidak anarkis dengan menyalurkan aspirasi ke DPRD masing2 di daerah. "Yang terpenting, jangan sampai tujuan penertiban massa dilaksanakan dengan mengorbankan HAM rakyat apalagi memundurkan praktek demokrasi di RI," katanya.