Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua umum Partai Golkar, Fadel Muhammad, menyatakan seharusnya pemerintah yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lah yang mengumumkan "pendepakan" Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Sebab, pemerintah yang mempunyai kontrak politik dengan PKS.
Jika Wakil Ketua Setgab sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang harus mengumumkan hal itu sebagaimana pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopachua, maka pemerintah tidak bertanggung jawab atas kontrak tersebut.
"Itu namanya lempar batu, sembunyi tangan. Seharusnya pemerintah yang mengumumkan," ujar Fadel saat dihubungi, Senin (9/4/2012).
Menurut Fadel, bahwa pemerintah lah yang mempunyai kontrak politik dengan masing-masing parpol koalisi, termasuk dengan PKS dan Golkar. Sehingga pemerintah yang wajib mengumumkan jika dilakukan pendepakan parpol tertentu dari koalisi.