Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Pengamat politik yang tak lain Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menganggap, manuver Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (PD), dinilai tidak lazim. Prinsip politik santun yang menjadi motto PD, menurutnya, patut dipertanyakan.
Dalam sebuah organisasi modern, kata Ray, tak diatur AD/ART partai soal mekanisme pertemuan dewan pembina partai dengan para deklarator.
Menurutnya, dari sisi legitimasi hukum, FKPD tidak ada dalam struktur partai. Sehingga, motif politik, upaya untuk menyingkirkan Anas, sangat kental.
"Forum itu sah-sah saja sebatas ajang pertemuan. Namun, mereka tak boleh mendesakkan pemunduran seorang ketua umum partai. Justru mereka membuat masalah baru. Apa yang mereka lakukan itu tak elok. Mereka telah membuat prinsip partai modern dan demokratis jadi rusak," kata Ray kepada wartawan, Kamis (14/6/2012).
Prinsip politik santun dan demokratis, katanya lagi, seakan menjadi dusta. Yang ada, hanya politik ademokratis.
Pendiri Demokrat, Vence Rumangkang yang menginisiasi FKPD, kata Ray mengingatkan, sudah pernah keluar dari PD dan membentuk partai baru.
"Dia keluar partai, bahkan mendirikan parpol baru. Itu sudah tambahan masalah. Dalam pertemuan-pertemuan itu ada pembicaraan soal melengserkan ketua umum," tambah Ray.
Ray juga mengingatkan, Anas adalah ketua umum sah yang dipilih berdasarkan Kongres partai. Secara hukum, posisi Anas masih bisa bertahan karena hanya melalui kongres seseorang bisa diangkat atau diturunkan sebagai ketua umum. "Dari perspekti hukum dan legal formal, posisi Anas sah," ujarnya.