Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penanganan kasus Simulator SIM mobil dan motor di Korlantas Mabes Polri tahun 2011 semakin panas. Hal itu tampak dari tarik-menariknya antara KPK dengan Polri masih terus berlanjut.
Dari masalah penetapan tersangka yang ternyata bidikannya sama, sampai memunculkan wacana Joint Investigation menjadi masalah baru.
Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung RI, Basrief Arief mengatakan bahwa penanganan kasus yang menyeret Jendral bintang dua, Irjen Pol Djoko Susilo bisa dilacak dari undang-undang KPK dan nota kesepahaman (MoU) antara Jaksa Agung, KPK, dan Polri.
"Pertama nanti saya akan lihat SPDP, apakah memang itu objeknya sama, pelakunya sama, dan kita liat dari ketentuannya. Disamping UU yang anda sebutkan tadi, kita juga sudah punya MoU, nanti kita lihat," katanya di kantor KPK usai menghadiri pelantikan Deputi Penindakan KPK Warih Sardono, Jakarta, Kamis (2/8/2012).
Lebih lanjut, Basrief menjelaskan baik dalam kacamata UU KPK, UU Polrimaupun MoU tiga instansi negara tersebut, harusnya tidak boleh saling bertentangan dalam menuntaskan kasus senilai Rp189 miliar.
Namun, Basrief belum bisa memastikan langkah apa yang akan diambil pihaknya jika objek kasus tersebut sama.
"Nanti saya liat dulu. Saya kira mengacu pada UU KPK," terangnya.
Seperti diketahui, sejak tanggal 27 Juli 2012, KPK resmi menetapkan mantan Kakorlantas Polri, Irjen Polisi Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi motor dan mobil di Korlantas Mabes Polri tahun 2011. Pada hari yang sama, KPK ternyata telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Wakorlantas Polri, Didik Purnumo dan Kombes Polri, Teddy Rusmawan.
Dipihak swasta, tersangka bernama Budi Santoso selaku Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) dan Sukotjo S Bambang yang berposisi sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia juga adalah tersangka.
Ayo Klik: