Baca tanpa iklan
Laporan Pradita Seti Rahayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri masih menganggap cara pandang masing-masing lembaga benar secara hukum.
Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi III DPR RI I Gde Pasek ketika ditanya soal konflik kewenangan KPK-Polri pada kasus alat ujian SIM atau driving simulator, Kamis (9/8/2012).
"Ketika ada masalah (dari cara pandang itu), berarti kan ada sesuatu yang kurang pas. Pemimpin carikan jalan keluar," kata Pasek di kompleks DPR RI.
Menurut ketua DPP Demokrat Bidang Pemuda dan Olahraga ini, salah satu tugas pimpinan adalah mencarikan jalan keluar.
"Nah, sekarang bisa enggak pemimpin di KPK dan di kepolisian menyelesaikan masalah? Bukan menambah masalah," ujarnya.
Pasek berharap, kisruh KPK-Polri ini harus dikembalikan pada tujuan awal. Jika mengalami kendala, masing-masing pimpinan lembaga didaulat untuk mencarikan jalan keluarnya.
"Karena esensinya kan (kasus simulator SIM) dibawa ke pengadilan. Dibuktikan di situ. Sehingga masyarakat tahu," Pasek menambahkan.
Selanjutnya, Komisi III DPR RI akan membicarakan masalah KPK-Polri ini setelah masa reses di DPR berakhir. "Kasus ini menarik banyak perhatian publik, kami (Komisi III) tentu harus atensi," katanya.
KLIK JUGA: