Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai saat ini masih mempelajari Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah diusung oleh Komisi II DPR RI.
"Kami ingin rapat lagi terkait RUU ini," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebelum menyampaikan keynote speechnya dalam acara Komisi II DPR RI bertajuk 'Workshop Membedah RUU ASN' yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (3/10/2012).
Kemendagri akan melakukan rapat kembali ini lantaran ada suara yang pro dan kontra terkait RUU ini. Menurut Gamawan, persoalan beda pendapat ini tidak menyentuh aspek prinsipil. Perbedaan pendapat ini hanya pada ranah teknis saja.
"Memang masih ada hal-hal yang perlu dibulatkan, terutama teknis. Kalau prinsip tidak lagi perlu dibahas," ucap Gamawan.
Untuk persoalan yang masih menjadi perdebatan, Gamawan menjelaskan itu terkait apakah RUU ini akan menjadi UU yang menggantikan UU Kepegawaian yang lama, atau hanya melengkapi UU Kepegawaian yang sekarang ini telah ada.
"Misalnya seperti bagaimana kalau calon bupati atau wakot masuk aturan kepegawaian, kepegawaian promosi, bagaimana jika ada pegawai dihukum pidana. Apa akan dimasukkan dalam UU ini atau hanya subtitusi saja, atau lebih pada pengisian jabatan," ucap Gamawan.
Klik: