Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Hanura menolak RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang saat ini sedang menjadi pembahasan di DPR.
Ketua DPP Hanura, Syarifudin Sudding mengatakan bahwa fraksinya menilai RUU tersebut membelenggu hak-hak sipil dan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dan demokrasi.
"Fraksi Hanura menolak RUU Kamnas ini," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Mengenai roadshow atau lobi Wakil Menteri Pertahanan Sjafri Samsuddin ke setiap fraksi, Sudding mengatakan hal tersebut tidak berpengaruh terhadap sikap Hanura.
"Enggak ada pengaruhnya. Hanura tidak pernah berkhianat dan selalu konsisten dalam mengambil sikap," kata anggota Komisi III itu.
Sudding mempertanyakan RUU tersebut yang sudah dikembalikan ke pemerintah. Namun, kembali diajukan pemerintah kepada DPR tanpa ada perubahan.
"Ini jadi pertanyaan, ini ada apa, kok pemerintah begitu ngotot, dalam hal ini TNI untuk menggolkan RUU Kamnas," katanya.
Ia pun mengkhawatirkan terjadinya benturan antara TNI dan kepolisian terkait keamanan. Mengenai pasal yang krusial, Sudding mencontohkan tidak ada suatu penjelasan bagaimana pihak TNI diperbolehkan mengambil suatu tindakan saat terjadi konflik.