Gerindra: Pemerintah Secepatnya Berunding dengan Timor Leste

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat meminta pemerintah Indonesia secepatnya melakukan perundingan dengan pemerintah Timor Leste terkait rencana penangkapan tokoh pemuda Rosalia Marshal alias Hercules oleh militer.

"Pemerintah kita minta secepatnya berunding dengan pemerintah Timor Leste mengenai hubungan kedua negara sesudh Timor Timur berpisah dari NKRI 13 tahun lalu," kata Martin kepada Tribunnews.com, Sabtu(12/1/2013).

Martin mengatakan, sejak Timor Leste berdiri menjadi negara sendiri banyak persoalan penting yang harus dituntaskan. Seperti masalah penduduk eks Timor Timur yang sekarang bermukim di wilayah Indonesia.

Sesudah berpisah lanjut Martin, ada ratusan ribu warga Timor Timur yang dengan sukarela ikut pindah ke Indonesia.

"Tapi banyak dari mereka nasibnya menyedihkan hidupnya sengsara, tinggal di perbatasan Timtim dan NTT. Ada ratusan tentara Brimob yang berasal dari pejuang Timor Timur di Kabupaten Belu tidak memiliki rumah kecil pun. Selama ini hanya tinggal di barak sempit yang kumuh tanpa dibantu pemerintah,"jelasnya.

Hal itulah, kata Martin yang saat ini menimpa orang-orang seperti Hercules dan Enrico Guiterez.

"Salah satu dari ribuan nama itu mungkin Hercules, Enrico Guiterez dan sebagainya. Tapi ribuan nama-nama lain adalah para petani yang tinggal di perbatasan. Sering para petani tersebut berkunjung ke daerah Timtim di perbatasan dan orang Timtim berkunjung ke wilayah kita melalui jalan setapak,"katanya.

Sebagaiamana dilansir dari situs timorhauniandoben.com, Panglima Angkatan Pertahanan Timor Leste (F-FDTL)Mayor Jenderal, Lere Anan Timur, tidak setuju dengan kembalinya mantan pro integrasi Hercules ke Timor Leste.

"Saya mendengar bahwa warga di Atambua ingin kembali ke Timor, saya tidak setuju dengan hal ini. Meskipun beberapa dari pemimpin kita (Timor Leste), ingin menciptakan persatuan nasional," kata Lere.

Kedatangan Hercules ke Timor Leste melalui bandara Comoro-Dili dinilai akan menganggu stabilitas negara eks jajahan Portugis tersebut.