Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wilayah Papua kembali memanas dengan adanya baku tembak antara aparat keamanan dengan gerakan pengacau keamanan. Korban jiwa akibat baku tembak tersebut berjumlah 12 orang dimana delapan diantaranya adalah anggota TNI.
Kepala Badan Intelijen Negara(BIN)Marciano Norman mengatakan situasi Papua yang memanas akan diatasi dengan pendirian crisis center di wilayah tersebut. Hal itu diputuskan setelah BIN berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
"Sehingga komunitas intelijen secara terpadu dapat memberikan masukan tentag perkembangan situasi terkini di daerah itu," Marciano di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/2/2013).
Ia menilai penting setiap institusi untuk berbagi informasi. Ia berharap Gubernur Papua, Pangdam dan Polda Papua mendapat informasi yang sama.
"Kalau berbeda-beda nanti keputusan yang akan diambil akan salah," kata Marciano.
BIN, katanya, juga telah melakukan komunikasi intelijen secara berlanjut dengan para tokoh dan anggota OPM untuk kembali ke tengah lingkungan masyarakat. Marciano mengatakan anggota OPM diarahkan agar bersedia di perumahan yang sudah disediakan.
"Diberikan pelajaran untuk kelola usaha dan untuk kehidupannya," katanya.
BIN, lanjut Marciano, juga menggandeng perguruan tinggi sekitar daerah Timika, Papua serta IPB untuk berkoordinasi dengan tokoh-tokoh OPM.
"Kita coba lebih baik kepada mereka untuk turun membangun bersama saudara-saudara yang lain sehingga Papua ke depan bisa sesuai dengan apa yang dicita-citakan," katanya.
Untuk itu dalam rapat bersama Komisi I DPR, BIN mengusulkan sejumlah rekomendasi. Pertama peristiwa di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya bersifat taktis berdampak strategis.
"Masalah ini wajib dikelola dengan baik dengan dukungan semua pihak agar langkah penanganan yang dilakukan benar-benar tepat dan terukur. Sehingga tidka menjadi eksesif yang akan kontraproduktif kepada nasional," katanya.
Kemudian, pelaksanaan intelijen khusus yang melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam satu keterpaduan.
"Dalam rangka mewujudkan kondusivitas keadaan yang mendukung bagi upaya-upaya untuk pencapaian stabilitas situasi dan penyelenggaraan program pengembangan di Papua dan Papua Barat," kata Marciano.
Terakhir, BIN merekomendasikan seluruh instansi pemerintah terkait dukungan DPR RI agar makin meningkatkan upaya untuk meningkatkan realisasi program masing-masing Papua dan Papua Barat.
"Sehingga menjadi prioritas dalm rangka percepatan pencapaian hasil pembangunan sekaligus mereduksir, menangkal perkembangan separatisme," ujarnya.