Baca tanpa iklan
Ihwal permainan mereka, bermula dari proyek simulator ini sendiri. Sesuai Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2010, institusi polri selaku lembaga negara berhak menggunakan 90 persen pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke negara untuk membiayai kegiatan di Polri. Saat itu PNBP yang disetorkan dari Polri sebesar Rp 3 Triliun.
Tetapi pembiayaan kegiatan di Polri itu tidak langsung menggunakan PNBPnya . Melainkan berdasar pada penetapan pagu yang dibahas oleh Kemenkeu dengan Polri. Dari pembahasan pagu itulah kemudian dimasukkan dalam RAPBN 2011 yang diusulkan pemerintah secara keseluruhan ke DPR.
Usulan pagu anggaran itu dibahas di DPR melalui nota keuangan. Pembahasan dilakukan oleh DPR dan mitra kerja terkait yaitu Polri dengan Komisi III.
Di sinilah kemudian pembahasan dilakukan dalam rapat kerja anggaran Kementerian Keuangan dan lembaga atau RKA-KL. Setelah pembahasan oleh DPR dan Polri dibawa lagi ke Kemenkeu untuk ditelaah dan diselesaikan DIPA-nya.