Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan tujuh purnawirawan Jenderal TNI dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa hari lalu, dinilai tidak berhubungan dengan dengan isu penggulingan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
"Saya kira ini sebuah dinamika ke depan dalam tata negara kita. Saya kira normal saja pertemuan itu," ujar Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Margarito Kamis, usai menghadiri sebuah diskusi di Bawaslu Media Center di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).
Margarito menilai, pertemuan yang diprakarsai Jenderal (Purn) TNI Luhut Panjaitan, hanya sebagai bentuk peringatan kepada presiden, dan memberikan masukan bagaimana membenahi kekurangan yang ada.
"Saya kira, dia (Luhut Panjaitan) mantan jenderal yang peduli dengan bangsa. Jadi, mereka ingin bangsa ini tidak jatuh lagi, dan sesuatu berjalan dengan normal. Ada kekurangan, ayo kritik bersama, dan kritik itu masukan agar bangsa ini terus berjalan ke depan," papar Margarito.
Terkait penyodoran sejumlah nama calon presiden potensial yang dilakukan tujuh purnawirawan jenderal kepada SBY, menurut Margarito juga termasuk upaya membenahi pemerintahan pasca-SBY turun jabatan.
"Normal saja. Bisa saja mereka memberikan nama-nama itu ke pihak lain, saya melihat mereka peduli kepada bangsa ini," jelas Margarito. (*)