Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Tinggi Demokrat akan mengontrol penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali. Anggota Majelis Tinggi Demokrat mengatakan pihaknya melakukan kontrol dengan mengeluarkan sejumlah aturan.
"Sejauh mana ya ada lah peraturan yang mengikat yang dilakukan oleh majelis tinggi dan tidak dilepas begitu saja," kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3/2013).
Max pun meminta agar KLB ini tidak disamakan dengan konres biasa setiap lima tahun. Menurutnya, kongres kali ini merupakan sesuatu yang spesial.
"Kalau tidak ada special case maka KLB ini tidak akan terjadi, jadi otomatis kita akan melihat peraturan mana yang paling urgen, memang akan ada disisipkan perubahan anggaran dasar tetapi jangan dipaksakan untuk kembali ke anggaran dasar yang lama. Aturan mana yang harus kita pakai," kata Anggota Komisi I DPR RI itu.
Max pun meminta agar tidak ada usulan-usulan dari luar Demokrat dalam pengambilan keputusan. "Kita punya peraturan sendiri dan kita buat sendiri dan harus menguntungkan kita dan menguntungkan Partai Demokrat dan bukan menguntungkan orang luar," ujarnya.
Max mengaku sampai saat ini Majelis Tinggi Partai Demokrat belum mengantongi satu pun nama calon ketua umum. Atas sejumlah nama yang beredar di media massa, Max menyatakan itu tidak berasal dari keputusan resmi Majelis Tinggi. "Belum ada nama yang masuk. Itu wartawan saja yang menulis," tuturnya.
Menurut Max semua nama calon ketua umum Partai Demokrat yang terdaftar akan terlebih dahulu diverifikasi Majelis Tinggi. Max juga tidak ambil pusing dengan tindakan sejumlah kader Demokrat yang telah mendeklarasikan diri siap menjadi calon ketua umum. "Biarkan saja mereka maju. Kita tidak pusing daftar saja mereka belum," ujarnya.
Sampai sejauh ini Max berpandangan pemilihan calon ketua umum bisa dilakukan melalui mekanisme aklamasi. Menurutnya aklamasi bisa menjadi jalan positif guna menghindari proses pemilihan yang berlarut-larut.
"Dalam setiap kongres kita selalu berharap ada aklamasi. Aklamasi demokrasi musyawarah mufakat. Agar tidak berlaut-larut memghasilkan pimpinan. Membangun demokratisasi tidak hanya melihat satu aspek," katanya.
Klik: