Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melarang seluruh calon legislator melakukan kampanye hitam.
"Kampanye hitam berlaku pada kader dan partai lain. Mereka harus hadir sebagai penyejuk dan memberikan hal positif bagi rakyat," ujar Suharso usai diskusi di DPP PPP, Jakarta, Rabu (20/3/2013).
Menurut Suharso, PPP sudah menyiapkan dan memberikan pembekalan politik kepada seluruh caleg secara bertahap. Tahap selanjutnya, dilakukan per daerah pemilihan untuk semua tingkat.
"Kurikulumnya kami berikan empat pilar, kepemiluan, dan ke-PPP-an. Termasuk tentang pencegahan korupsi. Di akhir, kami berikan penandatanganan pakta integritas," paparnya.
Partai berlambang Kabah menargetkan 15 persen untuk pemilihan legislatif tingkat DPR, dalam Pemilu 2014. Sedangkan untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota, disesuaikan daerahnya.
Mereka, lanjut Suharso, akan diuji kapabilitas dan pengenalannya terhadap daerah pemilihan. Sehingga, masyarakat terbuka untuk menilai, apakah caleg yang disodorkan PPP teruji.
"Kami punya optimisme, setidak-tidaknya punya 15 persen untuk DPR. Karena, kami pernah punya 10 persen. Pada 2009, ketika jumlah kursi 560 di DPR, ada 38 orang kader PPP. Pada 1999 kami di atas 10 persen," tuturnya. (*)