Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indria Samego, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyarankan agar Partai Demokrat meniru Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hal tersebut ditegaskan Samego menyusul adanya wacana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat sebagai pejabat publik dan pejabat partai dalam Kongres Luar Biasa yang sedang dilaksanakan di Bali.
"PKS sudah memulai dalam AD/ART-nya siapa yang menjabat sebagai pejabat publik, harus melepaskan jabatan partai. Itu sudah dialami oleh Nurmahmudi (wali kota Depok), Hidayat (Nur Wahid), Tifatul," ujar Samego, di The Habibie Centre, Jakarta, Sabtu (30/3/2013).
Samego pun mengatakan sebenarnya SBY sejak Demokrat dibentuk adalah ketua umum Partai Demokrat. Anas Urbaningrum itu hanya orang yang secara yudis formal diberikan wewenang melalui kongres.
Jika benar SBY akan menjabat sebagai ketua umum, lanjut Samego, ini sama saja dengan peristiwa dengan PDI Perjuangan pascatahun 1997 dibawah Megawati Soekarnoputri, atau saat Hamzah Haz menjabat sebagai wakil presiden (PPP).
"Sama seperti PDIP pasca 97. Kongres Semarang itu Megawati yang disebut sebagai perekat, karena tanpa Mega PDIP itu bubar," ujar Samego.