News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Suap PON Riau

KPK Jadwalkan Panggil Ketua DPRD Riau

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Rachmat Hidayat
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Provinsi Riau Johar Firdaus.

Pemeriksaan yang dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang PON Riau.

Ini merupakan pemeriksaan yang kesekian kalinya bagi politisi Golkar tersebut. Hari ini, Johar dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang juga Gubernur Riau Rusli Zainal.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RZ," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (1/4/2013).

Selain itu, penyidik KPK juga memanggil Ketua Umum I KONI Riau Yuherman Yusuf dan anggota DPRD Riau Iwa Sirwani Bibra.

Peran Johan sendiri sempat terungkap oleh para tersangka yang anggota DPRD Riau. Mereka mengungkapkan jika Johar yang miliki peran paling besar dalam kasus suap PON Riau itu. Mereka merasa dikorbankan oleh Johar.

Gubernur Riau Rusli Zainal sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kader partai Golkar tersebut pun dijerat dengan dua kasus dengan tiga perbuatan sekaligus.

Rusli diduga menerima sesuatu dan melakukan pemberiaan yang diduga bertentangan dengan jabatannya.

Tiga perbuatan tersebut yakni, Pertama Rusli didugaan menerima suap terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012. Dia pun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b. Atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-undang No 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat satu kesatu KUH Pidana.

Kedua, Rusli Zainal diduga menyuap Anggota DPRD Riau, M Faisal Aswan dan M Dunir terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012.

Dia pun disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b. Atau Pasal 13 Undang-undang No 31 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHP.

Ketiga, Ketua DPP Partai Golkar tersebut juga diduga melakukan praktik korupsi pada pemberian izin pengelolaan hutan di Palalawan Riau.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini