Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pemerintah Indonesia melakukan protes keras terhadap Perdana Menteri (PM) Inggris dan Ratu Elizabeth. Hal itu terkait pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka atau Free West Papua Campaign di Kota Oxford, Inggris.
"Inggris terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/5/2013).
Priyo mengingatkan kepada parlemen Inggris bahwa mereka juga belum menyelesaikan permasalahan Irlandia Utara. "Apakah mereka senang kalau Parlemen Indonesia memprakarsai kemerdekaan Irlandia Utara di Indonesia," ujar politisi Golkar.
Ia mengatakan Pemerintah perlu memanggi Dubes Inggris di Jakarta untuk menyampaikan nota protes tersebut.
"Ini bentuk intervensi, ini urusan dalam negeri, saya tidak senang dan nyaman. Jadi saya ulangi harus tegas sampaikan protes kertas dan resmi dan tembusan Ratu Inggris," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka atau Free West Papua Campaign baru-baru ini membuka kantor di Kota Oxford, Inggris.
Organisasi itu mengaku kantor itu akan digunakan untuk mengkampanyekan kemerdekaan Papua Barat. Pejabat Inggris dan Dewan di sana bahkan menghadiri pembukaan kantor itu secara resmi.