TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adik mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Lily Wahid menilai tak pantas seorang pejabat negara seperti Sekretaris Kabinet Dipo Alam berkicau menanggapi protes rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno seperti ditulis dalam akun Twitternya, @dipoalam49.
Lily Wahid menyayangkan seorang pejabat tidak menjadi teladan pluralisme dengan kicauannya tersebut. Dia ingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan atas dasar multi etnis dan religi.
Dia tegaskan NKRI ini bisa tetap hidup dan bertahan hingga kini karena Bhinneka Tunggal Ika.
"NKRI diproklamasikan atas multi etnis dan multi religi Bhinneka Tunggal Ika," kata Lily Wahid kepada Tribunnews.com, Jumat (24/5/2013).
"Mayoritas tidak pantas menghina minoritas," tambahnya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini mengatakan terkait penghargaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu diserahkan kepada keputusan Presiden, baik menolak atau menerimanya. Dan akhirnya, masyarakat yang akan menilai sendiri pilihan Presiden tersebut apakah benar atau tidak. Sehingga tidak kembali terjadi hal-hal yang mencederai pluralisme seperti ini.
"Serahkan keputusan pada RI-1 untuk menerima atau menolak award tersebut. Akhirnya silakan rakyat menilai sendiri," tegas dia.
Di Twitter, akun @dipoalam49 milik Dipo, Seskab ini menilai surat terbuka Franz Magnis Suseno kepada Appeal of Conscience Foundation (ACF) --lembaga yang akan memberikan penghargaan World Stateman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-- tak akurat. Dia misalnya berkicau, "Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh yang non-Muslim, seolah simpati minoritas diabaikan."
Dipo mentwit soal polemik pemberian penghargaan bergengsi ini pada SBY sejak Selasa 21 Mei 2013 lalu. Twit terakhirnya adalah tiga jam lalu. Ada sekitar 12 kicauan Dipo di media sosial tentang topik ini.
Twit yang paling banyak dibicarakan adalah ketika Dipo menegaskan, "Umaro, ulama dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari lihat kedepan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh yang non-muslim FMS."