News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Rencana Kenaikan Harga BBM

Politisi PKS: Kenaikan Harga BBM Kesalahan Pemerintah Kelola Uang Negara

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaum Intelektual Sadar Hukum melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di bundaran Jalan Hertarshing dan Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (14/5/2013). Dalam aksi ini demonstran menahan dua mobil tangki pengangkut BBM milik Pertamina serta membakar ban sehingga arus lalu lintas di sekitar lokasi ini macet total. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram menyatakan bahwa dalam postur RAPBNP 2013 total belanja Negara mengalami peningkatan sebesar 46 triliun diakibatkan karena kesalahan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
 
“Kesalahannya karena pemerintah tidak mampu mengalokasikan secara berkelanjutan  kekurangan bayar subsidi BBM. Kekurangan bayar tahun 2010 sampai tahun 2012 dibebankan dalam tahun anggaran 2013. Ini merupakan bentuk ketidak adilan pengelolaan anggaran," kata Ecky di DPR, Jum'at (31/5/2013).
 
Ecky menyatakan, jumlah yang harus ditanggung akibat kurang bayar subsidi pada RAPBNP 2013 sebesar 36.9 Triliun yang terdiri untuk kurang bayar subsidi BBM sebesar 16.1 Triliun, kurang bayar subsidi listrik 19.1 triliun dan kurang bayar subsidi pupuk sebesar 1.7 triliun.

"Pemerintah ditahun-tahun sebelumnya tidak match antara penerimaan tidak berbanding dengan pengeluaran Negara. Sehingga melakukan ketidakadilan terhadap pengelolaan keuangan negara dengan membebankan belanja tahun-tahun sebelumnya pada RAPBNP 2013. Ini merupakan kesalahan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara,’ujar Ecky.
 
Karena itu, Ecky mendesak pemerintah mengambil tanggung jawab pengelolaan subsidi migas. Menurut Ecky, pemerintah harus lebih kreatif dalam memberikan alternatif-alternatif lain untuk tidak menaikkan harga BBM. Agar pemerintah tidak melakukan pengulangan kesalahan yang disengaja.

"Salah satu alternatif adalah dengan asumsi penerimaan menurun tetapi belanja konstan sesungguhnya kenaikkan BBM dapat dihindari. Asumsi 30 triliun yang digunakan sebagai pengurang subsidi dapat ditutup melaui SAL. Namun tetap harus diseimbangkan agar deficit tetap terjaga dibawah 3 persen. Kalaupun itu harus terkoreksi maka belanja KL harus menurun sebanyak 30 triliun,” tutup Ecky.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini