Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR dari Golkar, Poempida Hidayatulloh menilai pemerintah tidak serius menangani masakah amnesti tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Menurutnya hal ini tampak dengan tidak hadirnya empat Menteri dalam agenda Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi IX DPR membahas mengenai amnesti di Arab.
"Menunjukkan tidak seriusnya Pemerintah dalam merespon masalah amnesti TKI di Arab Saudi," tegas Politisi Golkar ini kepada Tribnunnews.com, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Menurutnya, sesuai dengan UU MD3, Raker harus dihadiri oleh Menteri. Karena yang dihasilkan dalam Raker adalah komitmen dari para Menteri dalam mengatasi masalah-masalah yang senantiasa muncul dalam konteks Pengiriman, Perlindungan dan Pemulangan TKI ke depan.
Dia tegaskan, tidak hanya menyelesaikan masalah Amnesti di Saudi Arabia saja. "Apabila kemudian Menteri tidak hadir, kesimpulan Rapat dalam bentuk komitmen tidak akan ada. Sehingga Kami dari Fraksi Golkar menolak untuk melanjutkan Rapat dengan wakil Menteri dan perwakilan Menteri yang hadir," tandas dia.
Sebagaimana diberitakan, Komisi IX DPR membatalkan rapat kerja bersam empat kementerian terkait kerusuhan di KJRI Jeddah. Tiga kementerian yang diundang yakni Kemenakertrans, Kemenlu, Kemenkumham dan Kemenag.
Pembatalan tersebut dikarenakan tidak ada satupun menteri yang hadir dalam rapat tersebut. "Kalau kebijakan rapat kerja yang datang menteri. Kita bosan jadi terbiasa menteri mengutus wakilnya. Kita engga mau diwakilkan," kata Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Ribka meminta menteri-menteri tersebut menghargai DPR. Apalagi persepsi publik terhadap DPR sangat rendah. "Kita sudah lama membuat surat kepada menteri, mereka cerdas dan peduli kalau minta anggaran. Kalau diundang anggaran datang terus. Tapi kalau persoalan rakyat baru wamen yang datang," kata Ribka.
Diketahui yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Menteri Agama Nasrudin Umar, Sekjen Kemenakertrans Muchtar Luthfie, Dirjen PHU Kemenag Anggita Abimanyu dan Sekjen Kemenlu Budi Bowoleksono. Rapat dijadwalkan ulang pada Selasa 18 Juni 2013.
Ribka mengatakan hingga kini belum ada niat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan pemulangan TKI di Jeddah. Padahal ketika Pemerintah Arab Saudi memberikan amnesti maka pemerintah Indonesia secepatnya mengantisipasi dengan penambahan loket administrasi.
"Ini kan malah jadi chaos, cuaca panas, dan terburu-buru. Ada ratusan ribu TKI disana yang menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Ribka.