Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak dilibatkan dalam pengesahan RUU APBN-P 2013 dalam paripurna DPR RI pada Senin (17/6/2013) malam lalu itu, Ketua DPD RI Irman Gusman mengaku kecewa. Padahal DPD sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan sama dengan DPR RI, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 27 April silam.
"Jangankan konsultasi, komunikasi dengan DPD pun tidak ada. Dengan begitu, maka DPR RI melecehkan putusan MK terkait kewenangan regulasi," kata Irman Gusman seusai menerima mantan Menko Perekonomian di era Gus Dur Rizal Ramli di Gedung DPD/DPR RI Jakarta, Jumat (21/6/2013).
Irman Gusman mempertanyakan mengapa DPR tidak melibatkan DPD RI, padahal keputusan kenaikan BBM itu berdampak ke masyarakat daerah. Apalagi kepala daerah tak paham APBN juga APBN-P, di mana dalam melaksanakan APBN-P terkait daerah itu, selalu menunggu komando dari pusat.
"Jadi, paripurna DPR RI itu sandiwara saja, sementara kartu BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) sudah dibagikan sejak 7 Juni,” katanya.