Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menerima risiko menterinya dicopot dari kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM berbeda dengan koalisi pemerintahan.
"Kami sadar, boleh jadi ada risiko politik yang harus kami terima," kata Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim kepada Tribunnews.com, Minggu (23/6/2013).
Hakim mengatakan pihaknya telah menuaikan amanah rakyat yang tidak menghendaki kenaikan harga BBM bersubsidi. "Kami ingin rakyat berdaulat," tuturnya.
Untuk itu, PKS menyerahkan nasib menterinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki hak prerogatif. Diketahui tiga menteri asal PKS yakni Mensos Salim Segaf Al Juffri, Mentan Suswono dan Menkominfo Tifatul Sembiring. "Persoalan menteri kader PKS, sepenuhnya kami kembalikan kepada Presiden SBY," katanya.