TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid berharap, program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak diteruskan, dan cukup empat bulan saja.
Menurutnya, jika pemerintah memberlakukan perpanjangan waktu pemberian BLSM seperti 2008, maka akan timbul anggapan program itu sarat kepentingan.
"Dulu pada 2008, BLT sempat diperpanjang, maka itu kami awasi. Jangan sampai BLSM dipolitisasi," kata Nusron di Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Nusron menuturkan, saat pembagian bantuan langsung tunai (BLT) pada 2008, sempat terjadi perpanjangan. Pada November 2008, seharusnya efek kenaikan harga BBM telah selesai, namun pemerintah tiba-tiba menghidupkan kembali BLT pada Maret 2009.
"Jangan sampai itu terjadi. Jika memang efek kenaikan harga BBM sudah lewat, BLSM tidak diperpanjang," imbaunya.
Anggota Fraksi Partai Golkar memaparkan, program BLSM bukanlah instrumen pengentasan kemiskinan. Menurutnya, ada program lain yang lebih tepat dalam mengentaskan kemiskinan.
"Program raskin dan program keluarga harapan lebih tepat untuk pengentasan kemiskinan," ucapnya. (*)