Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, berpendapat sosok Bunda Putri tak tersentuh karena ada yang memberinya ‘imunitas’.
"Akibatnya, sekalipun presiden dan kabinet sudah dilecehkan, tidak mudah untuk meminta klarifikasi dari wanita ini. Bahkan, para pembantu dan orang-orang kepercayaan presiden sekali pun tampak tak berdaya," kata Soesatyo, Senin (14/10/2013).
Soesatyo mengatakan kantor presiden mestinya segera merespons masalah ini sejak Agustus 2013, pascakesaksian Ridwan Hakim dan pemutaran rekaman pembicaraan telepon antara Ridwan, Bunda Putri dan Luthfi Hasan Ishaak di Pengadilan Tipikor Jakarta. "Rekaman pembicaraan itu diperdengarkan dalam sidang kasus suap impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah," ujarnya.
Menurut dia sekretariat negara dan sekretaris kabinet mestinya tidak tinggal diam, karena persoalannya sudah memunculkan asumsi bahwa kabinet bisa diintervensi kartel impor daging sapi.
"Per logika politik, asumsi itu amat sensitif karena menyangkut wibawa presiden dan kabinet, serta berkait langsung dengan persepsi publik tentang bersih atau tidak bersihnya pemerintahan sekarang ini," kata dia.
Lanjut Soesatyo, penuturan Luthfi mestinya tidak membuat heboh, apalagi membuat SBY marah. Karena isinya kurang lebih sama.
"Bahkan, muncul lagi keanehan baru. Untuk mendapatkan deskripsi tentang Bunda Putri, Presiden harus bergerak sendiri mencari informasi," kata Soesatyo.
Dia mempertanyakan kemana intelijen dan apa saja yang dilakukan para pembantu presiden sehingga Kepala Negara tidak memiliki informasi apa pun tentang Bunda Putri?
"Padahal, Bunda Putri sudah menjadi faktor yang berpotensi mengganggu kredibilitas presiden dan kabinet.
Menteri pertanian pernah bertemu, sementara Sekab Dipo Alam diketahui pernah berfoto bersama. Begitu juga dengan Andi Malarangeng," kata dia.
Menurut Soesatyo, mestinya tidak sulit mengungkap dan menghadirkan Bunda Putri. Tetapi, mengapa perempuan ini sengaja ‘disembunyikan’ terus?
"Kalau dia tak pernah dimunculkan untuk membuat klarifikasi, sama artinya semua pihak berwenang di negara ini memberi imunitas kepada perempuan yang telah melecehkan presiden dan kabinetnya itu," ujar Soesatyo. (Aco)