Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengaku telah melakukan berbagai tindakan atas aksi penyadapan yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri, membantah pemerintah lemah terkait aksi mata-mata ini.
"Sekarang informasi sangat terbuka. Silahkan dicek, buatkan tabel sendiri, dan lihat reaksi negara lain. Saya dengr dari mitra negara sahabat lain yang menilai sikap kita sudah sangat tegas, jelas, dalam mengekspresikan sikap," ujar Teuku di Warung Daun Cikini,
Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Kini, kata Teuku, Indonesia bersama negara-negara sehaluan (korban penyadapan) fokus membangun suatu norma yang harus meninjau kembali apa yang harus menjadi civil dan political rights di setiap bangsa di dunia.
Apabila diterima menjadi norma baru, secara langsung akan memberikan tekanan psikologis dan nama baik bagi negara yang masih melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma.
Negara tersebut diajak bicara tentang kerugian yang mereka rasakan dan hal tersebut akan membantu Indonesia dalam memperjuangkan adanya satu norma baru dalam konteks suatu informasi, apa yang bisa dilukukan suatu negara dan apa saja yang bisa dilakukan dalam batas kewajaran.
"Sekarang diplomasi sedang berjalan. Kita termasuk salah satu negara yang aktif dalam komite di PBB yang mencoba menggalang posisi bersama adanya satu resolusi PBB tekait masalah penanganan bagaimana kelaziman hal-hal yang baik dalam hubungan antarnegara. Apakah dibenarkan menyadap informasi secara masif yang tidak saja menyangkut hak-hak kepala negara tapi individu juga," kata dia.
Ketika ditanya, apakah Indonesia juga mendekati Jerman, Teuku enggan untuk menjawabnya.
"Saya tidak bisa mengkornfirmasi namun komunikasi berjalan," tukas dia.