Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekacauan yang terjadi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (14/11/2013) kemarin dinilai oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane sebagai tamparan bagi Kapolri baru, Komjen Sutarman.
"Kekacauan itu adalah sebuah penghinaan terhadap lembaga tinggi negara yang dilakukan oleh para preman dan ironisnya kekacauan itu terjadi 200 meter dari Istana Kepresidenan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat (15/11/2013).
Pihaknya menyayangkan aksi kekacauan itu yang menurut Neta merupakan akibat pembiaran yang dilakukan aparat kepolisian.
"Yang sebenarnya cukup banyak berada di sekitar MK maupun di ruang sidang MK. Jika cara kerja kepolisian di era Kapolri Sutarman ini dibiarkan seperti ini, bukan mustahil suatu saat para preman juga akan membuat kekacauan dan mengacak-acak Istana Kepresidenan," katanya.
Untuk itu IPW mengimbau Kapolri Sutarman mengevaluasi kasus kekacauan di MK ini dan segera mencopot Kapolres Jakarta Pusat sebagai sebuah tanggung jawab profesional.
"Sebab, yang dilakukan sejumlah orang di ruang sidang MK itu nyata-nyata diketahui polisi. Tragisnya kekacauan itu terjadi dengan disaksikan sejumlah aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya menjaga keamanan MK malah membiarkan aksi ini. Para polisi tersebut seakan lupa bahwa dirinya sebagai aparat keamanan yang sesungguhnya bertugas menjaga keamanan gedung MK," tuturnya.
"Kasus ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian di era Kapolri Sutarman makin tidak peka mengantisipasi dan menghadapi situasi yang ada. Akibatnya, kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas dengan sebuah kebijakan akan makin nekat berbuat anarkis. Tragisnya, kekacauan ini terbiarkan terjadi di gedung peradilan MK yang seharusnya dihormati semua pihak," ucapnya.