Baca tanpa iklan
Laporan Arief Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanudin mempertimbangkan untuk memberikan pelajaran kepada Pemerintah Australia terkait dugaan penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Salah satu opsi yang dipertimbangkan yaitu pemutusan hubungan kerja.dengan pemerintahan Australia. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada negara yang bersangkutan.
"Seharusnya duta besar Australia yang ada di Indonesia dipulangkan saja," katanya, Selasa (19/11/2013).
Menurutnya, hal yang dilakukan oleh pemerintahan Australia tidak mencerminkan rasa menhormati sebagai negara tetangga. Dirinya sangat menyayangkan adanya kegiatan penyadapan atau spionase yang dilakukan oleh pemerintahan Australia.
"Kalo menyatakan sahabat tidak boleh curang, tanya saja kenapa perlu sadap menyadap," ujar Tubagus.
Seperti diberitakan, laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY.
Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.
Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.
Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Presiden untuk Urusan Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika.