News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kasus Bank Century

Boediono Tak Pernah Beri Laporan Kondisi Bank Century ke Jusuf Kalla

Editor: Widiyabuana Slay
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wapres Boediono memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dana talangan Bank Century di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013) malam. ANTARA FOTO/Geri Aditya

TRIBUNNEWS.COM - Rapat tanggal 20 November 2008 diselenggarakan oleh Wapres HM. Jusuf Kalla, di kantornya adalah rapat tentang situasi perekonomian Indonesia secara umum. Rapat yang oleh Boediono disebut rapat besar,  dihadiri menteri terkait, termasuk Gubernur BI yang saat itu dijabat Boediono. Demikian keterangan pers yang diterima redaksi Tribunnews.com, dari Media Officer M. Jusuf Kalla, Husain Abdullah, Minggu (24/11/2013).

"Sesuai penjelasan yang saya peroleh dari M. Jusuf Kalla yang kini berada di London untuk menjadi pembicara pada  Seminar Perdamaian, saya ingin menjelaskan bahwa dalam rapat itu, Wakil Presiden RI 2004-2009 M. Jusuf Kalla, menanyai satu persatu menteri yang hadir, termasuk kepada Pak Boediono," kata Husain.

Boediono pada rapat tersebut menyampaikan paparannya. Dari paparan yang disampaikan Boediono, tidak satu pun menyebutkan bahwa Bank Century bermasalah dan butuh bantuan dana sebesar 630 miliar rupiah.

Jadi sejak semula JK tidak pernah dilapori perihal "nasib" Bank Century. Atau pada rapat tanggal 20 November tersebut, Gubernur BI, Boediono tidak memberi laporan tentang kondisi Bank Century.

Karena tidak terdapat hal-hal spesifik terhadap perekonomian nasional kecuali rupiah terkoreksi menjadi Rp 12.400 per dollar AS seperti juga melemahnya mata uang beberapa negara lain.  Maka rapat tersebut menyimpulkan sekalipun situasi ekonomi dunia tidak kondusif menyusul krisis di Amerika Serikat dan nilai rupiah terkoreksi. "Namun sejauh itu perekonomian Indonesia masih baik," lanjut Husain mengutip keterangan JK.

Sehingga Anggito Abimayu selaku Kepala Badan Pengendali Fiskal  Departemen Keuangan RI, yang sesudah rapat menggelar jumpa pers menyampaikan kepada publik perihal masih terkendalinya perekonomian nasional. "Keterangan pers Anggito Abimayu ini bisa dicek di berita harian Kompas  tanggal 21 November 2008," jelas Husain, lagi.

Menurut Anggito Abimayu pada jumpa pers tersebut seperti yang dikutip Kompas tanggal 21 November 2008, "Makroekonomi 2008 masih sesuai target dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 6,2 persen dengan perlambatan di kuartal III dan IV. ”Untuk 2009, kami akan melihat seluruh perkembangan ekonomi dunia. Ada kemungkinan untuk mengoreksi pertumbuhan ekonomi 6 persen,” ujarnya.

Koreksi juga akan dilakukan untuk sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, suku bunga, pasar surat utang negara, dan pasar modal. APBN 2008 juga dinilai aman dengan target pencapaian penerimaan naik 5 persen di atas APBN-P.

Anggito mengemukakan, surplus APBN 2008 cukup membantu pembiayaan APBN 2009 yang kritis. Defisit juga turun menjadi 1,1 persen terhadap PDB (Rp 51 triliun) dari perkiraan 2,1 persen. ”Surplus bisa dipakai untuk 2009,” ujarnya Anggito seperti tertulis dalam laporan yang diturunkan Kompas.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini