Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR menggelar rapat pembahasan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi. Rapat dilakukan bersama Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin serta Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar untuk mendapatkan pandangan dari pemerintah.
Rapat tersebut dimulai pada pukul 20.00 WIB, Selasa (26/11/2013). "Malam ini kita meminta keterangan-keterangan latar belakang kenapa pemerintah mengeluarkan Perppu," kata Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta.
Ia menjelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Perppu tersebut dikarenakan tertangkap tangannya Mantan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK serta melibatkan persoalan Pilkada di daerah.
"Kala MK terancam tidak baik, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkat tepat. Tidak ada alasan anggota DPR yang mempolitisir Perppu MK," tuturnya.
Ia mengatakan KPK saat ini sedang mendalami kasus yang melibatkan Akil Mochtar. Komisi III DPR, katanya, yakin kasus itu tidak berhenti di Akil Mochtar.
"Kalau DPR salah menyikapi perppu MK, siapa tanggung jawab?" kata Pieter.