Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kerugian negara atas keputusan bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dinilai belum seberapa. Wakiil Sekjen Partai Demokrat, Andi Nurpati menyebut, terdapat kasus lain yang nominal kerugian negara lebih mencengangkan ketimbang Century, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) misalnya.
Meski begitu, Andi menyayangkan perhatian banyak pihak lebih besar tertuju pada kasus Century. Andi menyiratkan keheranannya soal 'diamnya' berbagai piohak atas kasus BLBI.
"Banyak orang mengatakan bahwa kasus BLBI jauh lebih sadis dan jauh lebih banyak angkanya, merugikan Negara dibandingkan dengan Century. Tapi kenapa DPR atau partai-partai lain tidak mengungkap, tidak menyoal, tidak melakukan pengawasan, tidak membentuk Pansus terkait hal tersebut. Banyak juga orang yang mengatakan bahwa penjualan BUMN di zaman ibu Megawati misalnya, itu tidak disoal oleh DPR, ini ada apa?" tanya Andi Nurpati usai diskusi bertajuk "Polemik", di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (7/12/2013).
Menurut Andi Nurpati, dirinya tidak antipati terhadap pengungkapan kasus Century. Hanya saja, kata Andi, sebaiknya berbagai pihak tak 'melupakan' sejumlah kasus lain yang sama-sama merugikan negara, bahkan nilainya lebih besar.
"Kasus century tetap harus berjalan karena di situ ada kerugian negara dan kerugian rakyat. Tidak ada alasan untuk menghentikan pengusut kasus century. Namun, kita juga harus mulai kembali menggali kasus-kasus lama yang juga merugikan rakyat seperti BLBI. Tidak alasan juga untuk membiarkan kasus BLBI menjadi kenangan,” papar Andi.
Alih-alih, kata Andi, malah DPR begitu gencar untuk persoalan kasus Century ini hingga membentuk Tim Pengawas Kasus Century DPR. Andi Nurpati mensinyalir adanya indikasi kepentingan politik untuk menurunkan Boediono sebagai wakil presiden.
"Ini saya katakan bahwa memang ada indikasi juga yang kuat kenapa yang ditarget Pak Boediono oleh teman-teman di DPR, mungkin punya kepentingan politis. Memang kita mendengar kalau pak Boediono mampu ditumbangkan, maka diperebutkan wakil presiden, ada yang bilang seperti itu. DPR jangan menutup dari kasus-kasus yang lain, seperti kental politisnya," tegasnya.
Padahal DPR melalui rapat paripurnanya sudah memutuskan opsi C yang dipilih DPR untuk kasus Century dengan menyerahkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau enggak apa tujuannya, sia-sia aja uang negara yang dipakai untuk anggota Timwas ini. Itu sudah berapa tahun mereka menggunakan APBN untuk kasus Century ini," tegasnya.
Sebaiknya, menurut Andi Nurpati, DPR fokus untuk mengerjakan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh rakyat.
"Masih banyak pekerjaan rumah DPR yang jauh dibutuhkan oleh rakyat, karena ini sudah berjalan secara hukum," terangnya.
Meski kasus BLBI telah merugikan uang negara triliunan rupiah, Partai Demokrat tidak serta merta berkeras membentuk Pansus di DPR untuk kasus tersebut.
"Partai Demokrat tidak akan mendorong kasus itu untuk membuat kasus itu untuk membuat Pansus di DPR. Karena kita enggak mau disebut bahwa kita punya upaya untuk menyerang balik, kita enggak mau. Saya kira itu bukan tipenya pak SBY," kata Andi Nurpati.
Sebaliknya, lanjut dia DPR harus berlaku adil dalam kasus-kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia.
"Kita ingin membuka DPR, jangan lah pilih-pilih kasus, dan berbuat juga secara adil. Masih banyak kasus-kasus lain, angkat juga. Karena kasus Century ini kan sudah berjalan. Kita sudah dengar kerja DPR. Tapi kalau ini satu, yang lain dibiarkan, itu tendensinya apa? Tanpa didorong, DPR sudah tahu dan data-datanya ada disana," paparnya.
Lebih lanjut, Andi Nurpati meminta KPK untuk berlaku adil terhadap kasus-kasus hukum yang merugikan negara seperti kasus BLBI ini.
"Saya kira KPK juga harus berlaku adil jangan menunggu Pansus. BLBI ini kan mereka bisa dibuka sendiri datanya tanpa harus menunggu laporan. Itu jadi temuan KPK. Dengan begitu KPK tidak pilih-pilih kasus," pungkasnya.