Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR menyetujui anggaran dana bagi TNI untuk mengamankan pemilu 2014 sebesar Rp 100 miliar.
Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykuruddin Hafidz mengingatkan, bila TNI terlibat dalam pengamanan Pemilu, hal yang paling penting adalah berkoordinasi dan bekerjasama dengan jajaran Kepolisian, KPU dan Badan Pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
"Hal itu untuk memastikan seluruh logistik dari TPS hingga KPU Kabupaten/Kota terjaga dengan baik dan dengan begitu perubahan hasil suara tidak dapat dilakukan dalam proses pengamanan itu," kata Masykuruddin ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (15/12/2013).
Ia mengatakan proses pengamanan hasil suara setelah hari pemungutan menjadi sangat penting karena perhatian masyarakat pemilih mulai berkurang.
"Sehingga dapat membantu mengamankan hasil suara bersama KPU, Bawaslu dan Kepolisian tentunya," tuturnya.
Masykuruddin mengungkapkan dalam UU Pemilu memang menyebutkan TNI dan Polri dapat membantu KPU dalam mengamankan proses Pemilu.
Mekanisme pengamanan ini memang semestinya belajar dari Pemilu sebelumnya, tidak tumpang tindih dengan Polri dan tidak tabrakan dengan biaya yang sudah dianggarkan.
Mengenai anggaran yang berbeda dimana TNI mendapatkan dana Rp 100 miliar sedangkan Kepolisian sebesar Rp 3,5 triliun, Masykuruddin mengatakan hal itu perlu didorong agar dana itu benar-benar berdasarkan kebutuhan pemilu.
"Padahal keduanya sudah punya anggaran sebagai pengaman masyarakat meskipun tanpa Pemilu," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta agar kedua institusi itu memastikan logistik pemilu agar terjaga betul.
"Lebih ke pengamanan logistik bukan masyarakat pemilih karena menurut saya potensi kerusuhannya kecil, kita sudah tidak punya kekhawatiran besar soal kedamaian," katanya.
Masykuruddin menyarankan agar anggaran tersebut jangan diperuntukkan untuk latihan militer yang tujuannya pengamanan.
"Mendingan dibesarkan untuk pengamanan logistik saja," katanya.