Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menjadi partai poltik paling dipilih (elektabilitas tertinggi) dalam survei yang dilaksanakan oleh Reform Institute. Walau demikian, Golkar harus hati-hati menyusul status tersangka terhadap kadernya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
"Elektabilitas Golkar tergantung KPK. Kalau penyidikan terhadap Atut ternyata merembet ke nama tokoh-tokoh golkar lain berbahaya. Akan turun dia (elektabilitas). Tetapi kalau yang terserempet itu kroco-kroco tidak ada artinya," ujar Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana menanggapi hasil survei Reform Institute di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Tjipta mengingatkan agar Golkar tidak mengulangi kesalahan Partai Demokrat dalam membela kadernya yang menjadi tersangka korupsi.
Menurut dia, penyebab elektabilitas Demokrat menukik adalah karena sikap membela kadernya saat terdakwa kasus korupsi wisma atlet M Nazaruddin ditetapkan KPK sebagai tersangka. Hal itu juga dilakukan Demokrat terhadap Angelina Sondakh.
"Petinggi Golkar harus jeli, jangan sekali-kali membela. Sudahlah. Kalau ada membela berakibat pada elektabilitas partai," kata dia.
Pendapat tersebut juga diamini direktur eksekutif Reform Institute Yudi Latif. Yudi mengingatkan elit partai berlambang beringin itu berhati-hati mengingat selisih Golkar sangat sedikit dengan PDI Perjuangan.
"Karena terpautnya itu tidak jauh. Siapa yag nomor satu dan dua fluktuatuf. Respon elite Golkar (terhadap kasus Atut) akan menetukan posisi Golkar," ujar Yudi.
Dalam survei nasional yang dilakukan Reform Institute tentang 'Persepsi Masyarakat mengenai masalah Politik, Kenegaraan, dan konvensi Partai Demokrat', Golkar bersaing ketat dengan PDI Perjuangan dalam posisi teratas elektabilitas partai dalam survei. Golkar unggul tipis dari PDI Perjuangan dengan perolehan 20,53 persen sementara PDI-P memperoleh 201,13 persen.
Jajak pendapat secara nasional dilaksanakan pada tanggal 4-25 November 2013. Jumlah sampel 1.500 margin error 2,53 dengan tingkat kepercayaan 95 persen .Responden laki-laki dan perempuan proporsional sesuai dengan jumlah penduduk. Wawancara dilakukan secara tatap muka, dan penyebaran sampel proporsional dengan jumlah penduduk per provinsi dan dilakukan dengan multi stage random sampling.