Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Max Sopacua menegaskan ketidaksetujuannya atas langkah Komisi I DPR RI yang membintangi anggaran lembaga penyiaran publik (LPP) TVRI untuk 2014 mendatang.
"Secara individu tidak setuju dengan langkah yang diambil Komisi I," ujar Max saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (27/12/2013).
Ia amat menyayangkan tindakan Komisi I, apalagi ia mendengar surat terkait pembintangan anggaran TVRI tersebut sudah sampai ke Menteri Keuangan.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan TVRI tidak akan bisa melakukan produksi dengan pembintangan anggaran yang dilakukan. Anggaran TVRI sebesar Rp 1,3 triliun dibintangi kecuali anggaran untuk belanja atau gaji pegawai saja sehingga TVRI tidak memiliki biaya operasional
"Kalau dengan pembintangan bisa dengan anggaran sisa, dengan anggaran sisa bagaimana produksinya, bisa bangkrut," katanya.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan Komisi DPR dengan membintangi anggarannya telah melanggar hak publik untuk menikmati siaran TVRI. Ia juga menilai persoalan yang ada terkait tindakan Dewas tidak bisa diselesaikan dengan cara lain yang lebih masuk akal.
"Ini kan persoalan manusia yang bisa diselesaikan, mau diberikan sanksi seperti apa silakan. Jangan dibintangi seperti itu, itu hak hidup orang banyak untuk menikmati siaran publik," katanya.
Ia juga mengatakan perlakuan terhadap anggaran TVRI tidak bisa disamanakan dengan kementerian yang lain, karena TVRI melakukan siaran untuk publik.
Menurutnya apa yang dilakukan DPR merupakan sebuah tindakan yang diambil tanpa memikirkan kondisi ke depan. Ia mengaku dirinya tidak hadir saat rapat tersebut, namun ia menegaskan ketidaksetujuannya akan langkah DPR tersebut.
"Saya waktu itu tidak hadir saat rapat. Saya sebenarnya tidak setuju dengan langkah itu," ujarnya menegaskan.
Ia menilai ada semacam upaya untuk menyingkirkan TVRI menjelang pemilu 2014, karena ingin TVRI tidak dilibatkan dalam proses penyiaran Pemilu.
"Ada pihak yang tidak ingin TVRI terlibat di Pemilu 2014,” tandasnya.
Seperti diberitakan, kisruh di tubuh TVRI mulai mencuat setelah Dewas TVRI memecat hampir semua direksi stasiun televisi itu. Hal ini menyusul evaluasi kinerja direksi, terutama soal kecaman publik atas penayangan Konvensi Capres Partai Demokrat yang dinilai menyalahi fungsi TVRI yang independen. Para direksi ini kemudian mengadu ke Komisi I DPR.
Komisi I DPR memutuskan membuat Panja TVRI untuk mengusut kisruh ini. Sementara Panja TVRI bekerja, Dewas harus membatalkan keputusan pemecatannya. Namun, pemecatan sudah telanjur sudah dilakukan. Akhirnya, Komisi I DPR pun memblokir anggaran TVRI. Komisi I DPR juga mengancam mencopot semua anggota Dewas. Saat ini, Dewas TVRI diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.