Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai ketajaman pisau penyelidikan KPK dalam kasus suap SKK Migas, hingga pekan ketiga Januari 2014, sudah lebih dari cukup. Sayangnya, masih tajam ke bawah.
"Berpijak pada kesaksian Deviardi di pengadilan Tipikor tentang kenyamanan istana, berkembang harapan agar pisau penyelidikan KPK juga tajam ke atas," kata Bambang melalui pesan singkat, Minggu (19/1/2014)
Ia mengatakan publik sangat mahfum kalau model kasus suap SKK Migas selalu melibatkan kekuasaan yang lebih tinggi, bukan sekadar kepala SKK Migas atau Sekjen kementerian ESDM.
"Sebab, nilai omzet bisnisnya sangat besar, tercermin dari jumlah uang sogok Rp 12 miliar untuk pengaturan enam lelang," kata politisi Golkar itu.
Untuk itu, kata Bambang, perlu disimak lagi penuturan Deviardi yang sudah menjadi fakta persidangan.
"Trader Migas yang juga pengendali Kernel Oil, Widodo Rathanachaitong, bertutur tentang hubungannya dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan putra Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono," ujar Bambang.
"Ada tujuh perusahaan, ada jaringan ke Istana, DPR, dan Dipo Alam," ujar Deviardi saat bersaksi untuk terdakwa Simon Gunawan Tanjaya.
Deviardi juga menirukan pernyataan Widodo yang mengatakan,"Kalau Rudi berhubungan baik dengan Widodo, Ibas dan Istana tenang," tutur Devi Ardi meniru pernyataan Widodo.
Bambang menegaskan bila Rudi Rubiandini tidak mungkin bermain sendiri dalam kasus tersebut.
"Kalau Rudi berani mengatur lelang untuk kepentingan Widodo, bisa dipastikan pejabat di atas Rudi atau pemberi perintah hanya siap terima bersih agar tenang dan nyaman. Uang sogok 200 ribu dolar AS di ruang kerja Sekjen Kementerian ESDM itu bisa dijadikan indikatornya," ungkapnya.
Ia pun menantang Rudi untuk berani mengungkapkan siapa yang memerintah Mantan Kepala SKK Migas tersebut. "Saya dan juga publik berharap KPK pada waktunya nanti berani mengarahkan pisau penyelidikan ke aktor utama kasus ini," kata Bambang.
Menyusul tertangkapnya Rudi, kata Bambang, berkembang beragam rumor. "Rumor seperti itu biasanya berasal dari orang dalam, yang untuk kasus ini tentu saja bersumber dari internal SKK Migas atau kementerian ESDM," imbuhnya.